News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Bansos, Kades di Soppeng sayangkan Kemensos masih memakai data Lama

Bansos, Kades di Soppeng sayangkan Kemensos masih memakai data Lama



SULSEL INFO ■  Ketua APDESI soppeng Drs Jumaldi Bakri mewakili para kepala desa se kab. soppeng menyerukan kekecewaannya setelah melihat data yang telah keluar  terkait penerima Bansos dalam bentuk BLT, data tersebut jauh api dari panggang, kata dia, Kamis 30 April 2020 

Menurut Jumaldi data daftar penerima bansos terdampak copid 19 untuk warga miskin  dalam bentuk BLT,  yang baru keluar kemarin, yang sudah diterima oleh teman teman Kepala Desa soppeng, rupanya masih data lama yakni hasil pendataan 2011 atau 2017, tuturnya 

Ini bisa dilihat, banyak yang terdata tapi orangnya sudah lama meninggal dunia, bahkan bukan hanya itu banyak juga diantaranya sudah tergolong mampu dari segi ekonomi.

Banyak juga penerima ganda maksudnya selama ini terdaftar penerima PKH dan Bantuan Non Tunai berupa sembako, padahal dalam petunjuk, yang disampaikan untuk penerima BLT, adalah belum menerima perogram sosial lainnya, bahkan lebih lucu dan parahnya lagi ada dalam satu Kepala Keluarga semua terdaftar sebagai penerima, terang Jumaldi

Dengan adanya pendataan yang masih data lama ini jelas kami para Kepala Desa sebagai garis terdepan akan disalahkan oleh warga masyarakat kami dan pihak-pihak lain yang tidak tahu menahu mengenai hasil pendataan yang dikeluarkan oleh Kementerian RI.

Yang paling kami Kepala desa khawatirkan akan munculnya kecemburuan sosial ditengah masyarakat, dan mengakibat kan para Kepala Desa difitnah sedemikian rupa, kasihan kami para Kepala Desa yang telah berusaha sekuat tenaga untuk membangun Desa  namun pada akhirnya menerima berbagai tudingan yang mengarah ke fitnah pedahal yang dipersoalkan bukan produk hasil kerja mereka, ujarnya

Olehnya selaku ketua APDESI Soppeng dengan sangat saya meminta kepada pihak Kementerian Sosial RI, untuk memverifikasi ulang data yang sudah dikeluarkan dan mengambil data yang terbaru yang selalu diapdate setiap enam bulan yang dikirim oleh Pendamping Sosial, harapnya

Kami sadar hal ini adalah kewenangan Kementerian Sosial RI terkait verifikasi data semua bantuan Sosial perogram PKH, Bantuan Non Tunai berupa sembako termasuk juga BLT, namun kasihani kami dan teman teman Kepala Desa agar tidak menjadi fitnah karna kami ini mau mengabdi tulus untuk masyarakat kami, pungkas Jumaldi yang diAamini seluruh  para kepala desa se soppeng.(A2M)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

loading...

Posting Komentar